SEJARAH KOTA PALU
Sebelumnya wilayah Kota Palu sebagai kerajaan Tanah Kaili dengan ibu negerinya Palu memberlakukan sistim pemerintahan adat raja-raja. Pemerintahan tanah Kaili dipimpin seorang raja yang dikenal dengan sebutan To Manuru.
Raja-raja keturunan To Manuru disebut Madika. Kerajaan Tanah Kaili meliputi empat Kerajaan yaitu : Kerajaan Palu Kerajaan Tawaili Kerjaaan Sigi Kerajaan Banawa Masuknya pengaruh Belanda akhir abad 19 mengakibatkan takluknya kerajaan-kerajaan dilembah Palu setelah di dahului oleh perang, setelah takluk, kerajaan-kerajaan Tanah Kaili diikat dengan perjanjian jangka panjang (Lange Contruct), kemudian dilanjutkan jangka pendek ( Karte Velklaring).
Pada masa kemerdekaan sejalan dengan Keputusan pemerintah Pusat sesuai PP nomor 33 Tahun 1952 terbentuk Daerah Swatantra Tingkat II Donggala. Selanjutnya Undang-undang No. 13 Tahun 1964 tentang terbentuknya daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah, ditetapkan Kota Palu seba gai Ibukota Pemerintahan Sulawesi Tengah. Selaras perkembangan Kota Palu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1978 melahirkan Kota Administratif Palu tepatnya tanggal 27 September 1978 dengan Perda Dati II Palu Nomor : 1 Tahun 1995.
Pada masa pemerintah Belanda dengan Keputusan Gubernur Indonesia No.21 Tanggal 25 Pebruari 1940 ditetapkan adanya Administratif Kota Palu termasuk Afdeling Donggala. Afdeling dibagi order afdeling yang salah satunya order Afdeling yang beribukota Palu dengan tiga wilayah Pemerintahan, Swapraja Palu, Swapraja Dolo dan Swapraja Kulawi.
Sebelumnya wilayah Kota Palu sebagai kerajaan Tanah Kaili dengan ibu negerinya Palu memberlakukan sistim pemerintahan adat raja-raja. Pemerintahan tanah Kaili dipimpin seorang raja yang dikenal dengan sebutan To Manuru.
Raja-raja keturunan To Manuru disebut Madika. Kerajaan Tanah Kaili meliputi empat Kerajaan yaitu : Kerajaan Palu Kerajaan Tawaili Kerjaaan Sigi Kerajaan Banawa Masuknya pengaruh Belanda akhir abad 19 mengakibatkan takluknya kerajaan-kerajaan dilembah Palu setelah di dahului oleh perang, setelah takluk, kerajaan-kerajaan Tanah Kaili diikat dengan perjanjian jangka panjang (Lange Contruct), kemudian dilanjutkan jangka pendek ( Karte Velklaring).
Pada masa kemerdekaan sejalan dengan Keputusan pemerintah Pusat sesuai PP nomor 33 Tahun 1952 terbentuk Daerah Swatantra Tingkat II Donggala. Selanjutnya Undang-undang No. 13 Tahun 1964 tentang terbentuknya daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah, ditetapkan Kota Palu seba gai Ibukota Pemerintahan Sulawesi Tengah. Selaras perkembangan Kota Palu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1978 melahirkan Kota Administratif Palu tepatnya tanggal 27 September 1978 dengan Perda Dati II Palu Nomor : 1 Tahun 1995.
Pada masa pemerintah Belanda dengan Keputusan Gubernur Indonesia No.21 Tanggal 25 Pebruari 1940 ditetapkan adanya Administratif Kota Palu termasuk Afdeling Donggala. Afdeling dibagi order afdeling yang salah satunya order Afdeling yang beribukota Palu dengan tiga wilayah Pemerintahan, Swapraja Palu, Swapraja Dolo dan Swapraja Kulawi.
0 komentar:
Posting Komentar